Mobil Pemda Tolitoli Dalam Penguasaan Kajari HSU Kalsel KPK Lakukan Penelusuran

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyelidikan terkait penguasaan sebuah unit mobil milik Pemerintah Kabupaten Tolitoli di Sulawesi Tengah, yang saat ini dikuasai oleh Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Albertinus Parlinggoman Napitupulu. Penemuan ini terjadi saat penyidik melakukan penggeledahan di rumah dinas Albertinus, yang memicu pertanyaan mendalam tentang penggunaan barang milik pemerintah.

Penyidik KPK berencana untuk mendalami alasan mengapa kendaraan tersebut masih dalam penguasaan Kajari HSU. Temuan ini menunjukkan tingginya risiko penyalahgunaan kekuasaan di instansi pemerintah yang seharusnya menjadi penegak hukum.

Pada saat penggeledahan, penyidik juga mengunjungi kantor Kejaksaan Negeri HSU dan rumah pribadi Albertinus di Jakarta Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti yang dapat mendorong proses hukum terhadap individu-individu yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.

Proses Penyelidikan dan Penangkapan yang Mengguncang

Setelah melakukan penggeledahan, KPK berhasil menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan dugaan pemerasan serta pemotongan anggaran yang berlangsung di Kejaksaan Negeri HSU. Pengumpulan bukti-bukti ini merupakan langkah kunci untuk melanjutkan penyidikan lebih mendalam.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Albertinus, Kepala Seksi Intelijen Kejari HSU Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Tri Taruna Fariadi, sebagai tersangka. Tindakan penahanan telah dilakukan selama 20 hari pertama untuk memastikan tidak ada penghalangan dalam proses penyidikan.

Mereka disangkakan melanggar beberapa pasal dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi KPK dalam menanggulangi praktik praktik korupsi yang melibatkan pejabat tinggi pemerintahan.

Penerimaan Uang Panjang yang Merugikan Negara

Pascakepenjabatannya di Kejaksaan Negeri HSU pada Agustus 2025, Albertinus diduga menerima aliran uang minimal sebesar Rp804 juta, baik secara langsung maupun melalui perantara, termasuk Asis dan Tri Taruna. Penerimaan ini terindikasi berasal dari tindakan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas berbagai sektor penting.

Dinas terkait yang menjadi target pemerasan antara lain adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Tindakan ini merupakan pengabaian terhadap integritas dan moralitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pejabat publik.

Dalam rentang waktu November hingga Desember 2025, terdapat laporan bahwa Albertinus menerima uang dari dua klaster perantara. Hal ini menggambarkan kompleksitas dan sistematisasi dalam praktik korupsi yang ada di lingkungan pemerintah daerah.

Operasi Tangkap Tangan yang Mengungkap Jaringan Korupsi

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 17-18 Desember 2025 berhasil mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di Kejaksaan Negeri HSU. OTT ini menjadi jurus pamungkas KPK dalam menindaklanjuti laporan yang masuk mengenai indikasi praktik pemerasan.

Melalui langkah ini, KPK menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi di jajarannya. Penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan merupakan penting untuk memperbaiki reputasi lembaga dan menjaga kepercayaan publik.

Kasus ini menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan aset negara serta pengendalian yang ketat terhadap perilaku pejabat pemerintah. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa tanggung jawab tidak hanya ada pada individu, namun juga pada sistem yang lemah yang memfasilitasi praktik korupsi tersebut.