Belakangan ini, bencana alam di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Sumatra, semakin mengkhawatirkan. Survei yang dilakukan oleh Median mengungkapkan bahwa sebagaian besar masyarakat beranggapan bahwa faktor manusia adalah penyebab utama terjadinya banjir bandang di wilayah tersebut.
Hasil survei ini diambil dari responden yang berpartisipasi melalui media sosial, dengan target mencakup seribu orang. Pengambilan data berlangsung antara 9 hingga 13 Januari, memberikan gambaran mendalam tentang persepsi publik mengenai penyebab bencana ini.
“Faktor manusia itu dianggap lebih menyebabkan bencana sekitar 85,3 persen ya. Sementara itu, faktor alam hanya berkontribusi sebesar 14,5 persen,” ujar Direktur Median, Rico Marbun, saat mempresentasikan hasil survei.
Data Menarik dari Survei Mengenai Penyebab Banjir Bandang
Di antara responden yang menyatakan pendapatnya, dua pertiga dari mereka, atau sekitar 66,2 persen, menunjuk deforestasi sebagai penyebab utama bencana ini. Penggundulan hutan membawa dampak besar terhadap lingkungan, menambah risiko terjadinya banjir.
Selain itu, alih fungsi lahan juga dianggap berkontribusi, meskipun dalam persentase yang lebih kecil, sekitar 6,3 persen. Aktivitas tambang ilegal serta ekspansi perkebunan sawit secara bersama-sama menyumbang hingga 8,2 persen dari penyebab tersebut.
“Sementara hanya 11,5 persen yang menyebut bahwa curah hujan ekstrem menjadi penyebab dari banjir ini,” tambah Rico. Beberapa faktor alami lainnya disebutkan oleh responden, namun sebagian besar tidak dianggap signifikan.
Pendapat Masyarakat Mengenai Penanganan Bencana Oleh Pemerintah
Survei ini tidak hanya memfokuskan pada penyebab, tetapi juga mengevaluasi kepuasan masyarakat terhadap respons pemerintah dalam menangani bencana. Hasilnya menunjukkan bahwa 38,3 persen responden merasa puas, sedangkan mayoritas, yaitu 59,0 persen, merasa tidak puas dengan penanganan tersebut.
Faktor-faktor yang membuat masyarakat tidak puas meliputi lambatnya penanganan dengan persentase 26,8 persen. Beberapa orang juga merasa bahwa bantuan yang diberikan tidak memadai, yang tercermin dalam angka 10,4 persen.
“Kendala dalam distribusi bantuan yang tidak merata tercatat 2,8 persen, sementara kekurangan dalam pencegahan bencana disebutkan oleh 2,1 persen responden,” jelas Rico. Ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk perbaikan dalam sistem penanggulangan bencana yang ada saat ini.
Kepuasan Terhadap Respons Pemerintah dan Status Bencana Nasional
Sementara itu, sebagian kecil responden yang puas berpendapat bahwa pemerintah pusat telah merespons dengan baik, dengan 16,1 persen merasa berjalan maksimal. Dengan penilaian tersebut, mereka menganggap bahwa bantuan logistik sudah cukup lengkap.
Dalam konteks status bencana nasional, survei mencatat bahwa 86,7 persen responden sepakat untuk menetapkan banjir di Sumatra sebagai bencana nasional. Lebih dari sepertiga dari mereka beralasan bahwa kontribusi dampak bencana tersebut sangat luas.
“Namun, ada juga yang menolak penetapan ini karena mereka yakin bahwa pemerintah daerah mampu menangani situasi, yang diungkapkan oleh 2,9 persen,” rincinya. Ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat mengenai penanganan bencana.