Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) baru-baru ini menyoroti dampak serius dari alih fungsi lahan di Kabupaten Bandung Barat. Longsor yang terjadi di kawasan Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda menyisakan keprihatinan mendalam, terutama akibat pergeseran penggunaan lahan untuk kebun sayuran subtropis.
Alih fungsi lahan menjadi pertanian sayuran seperti kol dan paprika memang memberikan keuntungan bagi para petani, namun ternyata memiliki risiko yang lebih besar bagi ekosistem dan masyarakat sekitar. Peninjauan lapangan menunjukkan tren peningkatan yang dramatis terhadap budidaya tanaman tersebut di kawasan perbukitan.
Longsor dan Alih Fungsi Lahan: Penyebab Utama?
Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq, langsung menghubungkan alih fungsi lahan ini dengan terjadinya longsor. Ia menegaskan bahwa tanaman-tanaman yang ditanam di daerah tersebut bukanlah spesies asli Indonesia, melainkan berasal dari wilayah subtropis.
Kebanyakan dari tanaman ini, seperti kol dan paprika, tumbuh secara alami di ketinggian yang cukup signifikan, antara 800 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini tentu menunjukkan bahwa penanaman di daerah yang tidak sesuai dapat berisiko tinggi terhadap stabilitas tanah.
Hanif juga menekankan pentingnya memahami karakter tanaman hortikultura. Berbeda dengan pepohonan keras yang memiliki akar yang solid, tanaman sayuran ini tidak dapat menahan erosi tanah dengan baik.
Akibatnya, pergeseran penggunaan lahan ini tidak hanya merugikan pertanian, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perbukitan. Sejalan dengan itu, peningkatan tanaman subtropis di lereng bukit dinilai memperbesar peluang terjadinya bencana tanah longsor.
Pengaruh Cuaca dan Penanganan Bencana
Sementara curah hujan di daerah Cisarua dikatakan tidak terlalu ekstrem, ia masih tetap menjadi faktor yang memicu bencana. Namun, Hanif menegaskan bahwa lingkungan dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai menjadi penyebab utama longsor, bukan hanya dipicu oleh hujan semata.
Selama kunjungannya, ia menjelaskan bahwa ketidakstabilan di kawasan ini dapat meningkat seiring dengan terus berkembangnya komoditas sayuran yang ditanam. Ancaman yang lebih besar kembali dihadapi oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah rawan longsor.
Pemerintah pusat, menurut Hanif, akan segera mengerahkan tim ahli untuk menganalisis bencana tersebut secara mendalam. Penurunan tim ini diharapkan mampu mengidentifikasi penyebab pasti dari masalah yang melanda Cisarua.
Tim tersebut akan melakukan kajian ilmiah berbasis sains, berfokus pada kondisi bentang alam yang ada di lokasi. Pendekatan ini diambil agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih cermat dan komprehensif.
Langkah-Langkah Ke Depan untuk Mitigasi Bencana
Hanif menyatakan bahwa hasil kajian yang akan dilakukan nantinya akan menjadi basis evaluasi kebijakan lingkungan. Hal ini mencakup langkah-langkah pemulihan serta perbaikan tata kelola lingkungan di daerah-daerah perbukitan yang terdampak.
Beliau juga menambahkan bahwa meskipun studi ini telah menjadi prioritas sebelumnya, kondisi saat ini membutuhkan perhatian lebih. Kajian komprehensif mulai diminta untuk dilaksanakan, mengingat frekuensi bencana yang meningkat.
Diharapkan dalam satu hingga dua minggu, tim akan menyelesaikan kajian tersebut dengan melibatkan pakar dari berbagai lembaga serta akademisi yang kompeten. Ini menjadi agenda penting yang harus terselesaikan secepatnya.
Lebih jauh dari itu, proses kajian, menurut Hanif, harus dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan hati-hati. Mengambil langkah reaktif atau spontan hanya akan membawa konsekuensi lebih besar.
Tanggung Jawab dan Keterlibatan Semua Pihak
Hanif juga menegaskan bahwa penanganan masalah lingkungan adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan semua tingkat pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten adalah kunci untuk mencapai solusi yang efektif.
Oleh sebab itu, setiap tingkatan pemerintahan memiliki peran penting dalam pengawasan dan mitigasi bencana. Terdapat ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab ini, dan tidak seharusnya ada pengecualian dalam pelaksanaannya.
Untuk itu, perlu ada sinergi dalam setiap langkah untuk menangani masalah lingkungan. Ini termasuk penerapan regulasi yang ketat untuk mempertahankan ruang hijau dan mengurangi risiko bencana di masa depan.
Melalui upaya bersama dan kebijakan yang baik, diharapkan bencana serupa dapat diminimalisir. Penting bagi setiap pihak untuk menyadari peran dan tanggung jawab yang ada dalam menjaga lingkungan.
Langkah-langkah mitigasi yang terencana dan terukur menjadi sangat mendesak bagi keselamatan dan keberlanjutan kawasan tersebut. Upaya ini bukan hanya untuk menyelamatkan kawasan perbukitan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.