Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menghentikan secara resmi status tanggap darurat bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua. Penghentian ini terjadi pada Jumat (6/2), menandai selesainya operasi pencarian dan evakuasi korban yang telah berlangsung selama 14 hari sejak kejadian bencana tersebut.
Walaupun status tanggap darurat sudah dicabut, Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian, tetap menekankan bahwa proses pencarian terhadap korban yang diduga masih tertimbun material longsor tidak akan dihentikan. Basarnas dan tim SAR gabungan akan tetap siaga untuk melanjutkan upaya penanganan apabila ada informasi atau indikasi baru yang muncul di lapangan.
Menurut Ade, meskipun operasi SAR dalam status tanggap darurat sudah berakhir, Basarnas tetap membuka kemungkinan untuk melaksanakan penanganan terbatas. Ini akan dilakukan jika terdapat informasi terbaru yang dapat diandalkan mengenai keberadaan korban.
Evaluasi Dampak Bencana Tanah Longsor dan Operasi Pencarian
Selama dua minggu pelaksanaan operasi pencarian dan evakuasi, tim SAR berhasil menemukan dan mengevakuasi 94 body pack. Jumlah ini melebihi estimasi awal yang hanya menyebutkan 80 korban. Dari total tersebut, sebanyak 74 korban telah berhasil diidentifikasi berdasarkan rilis resmi DVI Polri yang dirilis pada 6 Februari 2026.
Proses identifikasi bagi sejumlah body pack masih berlangsung dan mengikuti prosedur forensik yang ketat. Hal ini menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian bagi keluarga yang menunggu informasi tentang keberadaan orang yang mereka cintai.
Ade menjelaskan bahwa operasi pencarian ini melibatkan lebih dari 3.100 personel, termasuk Basarnas, TNI, Polri, serta relawan. Selain jumlah personel yang besar, operasi ini juga didukung oleh berbagai alat berat, ambulans, drone pemantau udara, dan unit anjing pelacak (K9).
Namun, sepanjang operasi, tim pencari dihadapkan pada tantangan yang cukup signifikan. Luas arena terdampak longsor mencapai sekitar 15,7 hektare, dan medan yang masih labil serta perubahan cuaca memperberat efektivitas pencarian dan menambah risiko bagi keselamatan tim di lapangan.
“Evaluasi teknis menunjukkan bahwa kami perlu menyesuaikan metode operasi seiring dengan transisi dari masa tanggap darurat menuju tahap pemulihan,” lanjutnya dengan penuh perhatian.
Transisi ke Tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah daerah akan mengambil alih kepemimpinan proses ini. Namun, Basarnas tetap berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendampingi dan memastikan bahwa semua proses berjalan dengan baik. Koordinasi akan dilakukan secara terus-menerus dengan Incident Commander (IC) serta instansi terkait lainnya untuk menjamin efektivitas penanganan lanjutan.
Di tahap ini, jika ada korban lain yang ditemukan, Basarnas akan segera menindaklanjuti penanganan dan menyerahkan kasus tersebut kepada tim DVI Polri untuk proses identifikasi. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab untuk memberikan kepastian kepada keluarga yang berduka.
Ade juga menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam situasi ini selalu mengutamakan nilai kemanusiaan. Negara akan tetap hadir melalui pendampingan, pelayanan administratif, dan pemenuhan hak-hak keluarga korban.
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan perencanaan yang matang serta sumber daya yang cukup. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dan berbagai pihak terkait menjadi hal yang sangat penting dalam upaya membangun kembali kehidupan warga yang terdampak.
Keterlibatan aktif masyarakat akan membantu mempercepat proses pemulihan dan memberikan dukungan psikologis kepada mereka yang terkena dampak bencana. Ini juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan ketahanan komunitas terhadap bencana di masa depan.
Pentingnya Keselamatan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana
Kejadian bencana alam seperti longsor tentunya mengingatkan kita tentang pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Dengan adanya pelatihan dan sosialisasi yang baik, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi kemungkinan yang tak terduga. Selain itu, infrastruktur yang baik juga penting untuk meminimalisir dampak bencana.
Pemerintah perlu memberikan perhatian serius pada pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung respon cepat ketika terjadi bencana. Ini mencakup jalan akses menuju daerah rawan bencana, serta penyediaan fasilitas evakuasi yang memadai.
Sosialisasi tentang tanda-tanda awal terjadinya bencana dan cara penyelamatan diri juga perlu digalakkan. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat dapat mengambil langkah yang tepat dalam situasi darurat.
Lebih lanjut, kerja sama antar instansi dan organisasi non-pemerintah juga sangat baik untuk memperkuat upaya mitigasi dan penanganan bencana. Memiliki jaringan yang solid akan membantu dalam mobilisasi sumber daya dan tenaga ketika bencana terjadi.
Akhirnya, upaya untuk membangun kesadaran serta pendidikan tentang bencana menjadi tanggung jawab bersama. Lingkungan yang aman dan tangguh tidak hanya terbentuk dari tindakan tanggap bencana, tetapi juga dari upaya pencegahan yang sistematis dan berkesinambungan.