Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menegaskan bahwa mereka memiliki otoritas untuk memberikan rekomendasi penutupan permanen terhadap dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak memenuhi standar keamanan pangan. Tindakan ini sejalan dengan tanggung jawab mereka sebagai pengawas untuk memastikan bahwa setiap program penyediaan makanan memenuhi kriteria keamanan yang telah ditetapkan.
Selain sanksi administrasi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah berpotensi ditutup sementara atau secara permanen. Taruna menekankan pentingnya pemenuhan standar tersebut demi menjaga kesehatan masyarakat.
“Jika adanya masalah, sesuai kesepakatan Komisi IX, Badan POM akan memberikan rekomendasi yang diperlukan,” ujar Taruna saat konferensi pers di Gedung BPOM, Jakarta. Rekomendasi ini mencakup tindakan yang bisa diambil terhadap dapur yang tidak memenuhi standar.
Merujuk pada kebijakan yang ada, rekomendasi awal biasanya berupa sanksi administrasi. Namun, jika kondisi tidak membaik, penutupan sementara hingga penutupan permanen dapat diambil sebagai langkah definitif untuk menjamin keamanan pangan.
Pentingnya Pengawasan Keamanan Pangan di Indonesia
Keterlibatan BPOM dalam pengawasan MBG tidak hanya berdasarkan otoritas internal tetapi juga sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 secara jelas menetapkan dasar hukum untuk pelaksanaan pengawasan ini.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 juga mengatur tentang tugas dan wewenang BPOM dalam bidang keamanan pangan. Dengan landasan hukum yang kuat, BPOM memiliki tanggung jawab untuk memastikan program makanan yang disediakan memenuhi standar yang ditetapkan.
Taruna menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan BPOM lebih pada aspek ‘food safety’ atau keamanan pangan, sedangkan ‘food security’ atau ketahanan pangan adalah tanggung jawab instansi lain. Memastikan kualitas makanan yang diberikan sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat.
“Kita fokus pada aspek keamanan pangan, bukan hanya ketersediaan makanan. Oleh karena itu, kami mengawasi setiap proses, dari pengolahan hingga penyajian,” tambahnya. Hal ini menunjukkan komitmen BPOM terhadap keselamatan konsumen.
Proses dan Kriteria Penilaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
Proses penilaian dapur MBG melibatkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria ini meliputi kebersihan, kualitas bahan makanan, serta sistem pengolahan yang baik. Semua aspek ini menjadi tolok ukur dalam penilaian yang dilakukan oleh BPOM.
Bila dapur ditemukan tidak memenuhi standar, tindakan awal adalah memberikan pemberitahuan dan rekomendasi perbaikan. Namun, jika perbaikan tidak dilaksanakan sesuai tenggat waktu, langkah yang lebih tegas dapat diterapkan.
Hal ini termasuk kemungkinan penutupan sementara yang bertujuan memberi waktu bagi pengelola untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Apabila masih ada pelanggaran yang sama, penutupan permanen dapat diberlakukan sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat.
BPOM juga melakukan edukasi kepada pengelola dapur tentang standar keamanan. Edukasi ini penting agar pengelola dapat memahami dan menjalankan prosedur yang benar demi kepentingan bersama.
Peran Masyarakat dalam Mendukung Keamanan Pangan
Masyarakat juga berperan penting dalam mendukung program keamanan pangan. Kesadaran dan pengetahuan mengenai keamanan pangan dapat membantu masyarakat dalam memilih makanan yang sehat dan bergizi. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memperhatikan kualitas makanan sangat diperlukan.
Pengawasan oleh masyarakat terhadap program seperti MBG juga bisa menjadi salah satu langkah efektif dalam menjaga standar keamanan. Jika masyarakat menemukan adanya pelanggaran, mereka dapat melaporkan ke BPOM agar tindakan yang diperlukan dapat diambil.
Dengan adanya kolaborasi antara BPOM, pengelola dapur, dan masyarakat, diharapkan tujuan untuk menciptakan lingkungan pangan yang aman dan bergizi bisa tercapai. Setiap pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi.
Dengan meningkatkan kesadaran, diharapkan masyarakat lebih kritis dalam memilih makanan dan lebih memperhatikan aspek keamanan pangan. Hal ini berdampak positif bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.