Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah signifikan dengan memangkas target program sekolah swasta gratis untuk tahun 2026. Keputusan ini diambil menyusul penurunan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang mengakibatkan perubahan anggaran daerah secara keseluruhan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk DKI Jakarta pada 2026 diperkirakan mencapai Rp81,32 triliun, mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar Rp10,54 triliun dibandingkan dengan APBD tahun 2025. Situasi ini memaksa pemerintah untuk merasionalisasi sejumlah program, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menjelaskan bahwa sebelumnya program ini ditargetkan akan menyasar sekitar 260 sekolah. Namun, dengan kondisi terkini, jumlah tersebut harus disesuaikan menjadi lebih realistis.
Penyesuaian ini diperlukan mengingat penurunan DBH berpengaruh langsung terhadap kemampuan finansial daerah. Menyadari bahwa pendidikan adalah salah satu sektor penting, Pemprov tetap berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang layak, meski dalam skala yang lebih kecil.
Target Program Sekolah Swasta Gratis yang Direvisi untuk 2026
Sebelumnya, program sekolah swasta gratis yang direncanakan untuk 260 sekolah harus disesuaikan menjadi hanya 100 sekolah pada tahun ini. Meskipun ada penurunan dalam target, jumlah tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2025 yang hanya mencakup 40 sekolah.
Atika menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menambah jumlah sekolah yang disasar setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal ini, meski ada pengurangan, program pendidikan tetap berkembang seiring waktu.
“Tahun ini kita bertambah dari 40 sekolah menjadi 100 sekolah. Ini menunjukkan usaha pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan, meskipun di tengah keterbatasan anggaran,” jelas Atika. Komitmen ini menunjukkan bahwa Pemprov berusaha memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.
Penting untuk dicatat bahwa pemerintah daerah selalu berusaha menyeimbangkan antara pengeluaran yang diperlukan dan pendapatan yang diterima. Dengan dinamika yang ada, penyesuaian ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program-program vital bagi masyarakat.
Penyebab Penurunan APBD DKI Jakarta 2026
Dengan ditetapkannya APBD DKI Jakarta sebesar Rp81,32 triliun untuk tahun 2026, terlihat jelas bahwa anggaran ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini berkaitan erat dengan menurunnya Pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
Transformasi angka tersebut menurun drastis, dari Rp26,14 triliun pada 2025 menjadi Rp11,16 triliun pada 2026. Penurunan yang signifikan ini berimbas pada berbagai sektor termasuk pendidikan dan kesehatan, yang sangat bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Salah satu faktor penyebab utama dari penurunan tersebut adalah alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, yang mencatat penurunan hingga Rp14,79 triliun. Situasi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam program-program yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Walaupun tantangan ini ada, Pemprov DKI tetap berupaya untuk menjaga komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Meski harus mencari alternatif pembiayaan dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien
Langkah yang Ditempuh oleh Pemprov DKI untuk Mempertahankan Kualitas Pendidikan
Pemerintah daerah terus berupaya agar kualitas pendidikan tetap terjaga meskipun anggaran yang tersedia semakin terbatas. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan evaluasi dan penyesuaian program di bidang pendidikan, termasuk dalam penetapan sekolah-skolah yang akan disasar.
Program sekolah swasta gratis diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, meski jumlahnya berkurang. Dengan pemilihan sekolah yang lebih selektif, pemerintah berharap kualitas pendidikan tetap dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.
Selanjutnya, Pemprov juga berencana untuk terus berkomunikasi secara aktif dengan berbagai pihak, termasuk sekolah-sekolah swasta dan lembaga pendidikan lainnya, untuk menemukan solusi yang optimal bagi masyarakat. Hal ini penting agar segala kebijakan dapat terlaksana dengan baik.
Ketidakpastian ini memang menantang, tetapi berkat kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat, diharapkan proses pendidikan tetap berjalan dengan efektif dan efisien. Semua pihak perlu saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama dalam penyediaan pendidikan berkualitas.