Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur baru saja melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan mesin jahit yang bernilai sekitar Rp9 miliar.
Selama kegiatan ini, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jakarta Timur, Adri Eddyanto Pontoh, menyatakan bahwa penggeledahan bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus ini. Tim penyidik membawa sejumlah dokumen dan barang bukti yang diduga dapat membantu proses penyelidikan lebih lanjut.
Pengadaan mesin jahit dan senar ini dimulai sejak tahun 2022 dan akan berlanjut hingga tahun 2024. Proses ini berfokus pada dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh DKI Jakarta.
Detail Penggeledahan di Kantor Wali Kota Jakarta Timur
Penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik mencakup pengumpulan dokumen penting seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan unit perangkat keras komputer. Barang-barang tersebut akan disita secara resmi setelah memperoleh izin dari pengadilan.
Adri menjelaskan bahwa semua dokumen terkait pengadaan mesin jahit harus diperiksa dengan teliti. Ini bertujuan untuk memperkuat proses penyelidikan yang sedang berlangsung serta memastikan tidak ada informasi yang terlewatkan.
Secara keseluruhan, pengadaan mesin jahit ditargetkan mencakup sekitar 3.000 unit untuk wilayah Jakarta Timur. Mesin-mesin ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam menjalankan usaha mereka dan memajukan perekonomian lokal.
Distribusi dan Proyek untuk UMKM di DKI Jakarta
Proyek pengadaan ini tidak hanya terbatas pada Jakarta Timur, melainkan mencakup seluruh kota administrasi DKI Jakarta. Proyek tersebut mencakup Jakarta Utara, Barat, Selatan, Pusat, dan Kepulauan Seribu, yang secara keseluruhan berjalan antara tahun 2022 hingga 2024.
Dengan keberadaan 3.000 mesin jahit, diharapkan akan ada peningkatan produktivitas di kalangan pelaku UMKM. Proyek ini dijelaskan sebagai langkah untuk memperkuat daya saing dan inovasi di sektor usaha kecil.
Untuk menjaga transparansi dalam proyek tersebut, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit kerugian negara. Audit ini sangat penting untuk menentukan apakah ada pelanggaran hukum atau penyimpangan dalam proyek tersebut.
Kawal Proses Hukum dan Penetapan Tersangka yang Belum Ada
Saat ini, penyidik telah mengidentifikasi sejumlah nama yang dianggap potensial terlibat dalam kasus korupsi ini. Meskipun demikian, mereka belum menetapkan tersangka resmi.
Kejaksaan menjelaskan bahwa penetapan tersangka akan dilakukan setelah hasil audit dari BPKP diumumkan. Ini menunjukkan pentingnya data dan fakta yang valid sebelum melanjutkan tindakan hukum lebih lanjut.
Adri menegaskan bahwa pihak kejaksaan akan terus melakukan penelusuran terhadap aliran dana dan pertanggungjawaban terkait proyek ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya unsur kerugian negara yang jelas dan meyakinkan.