Dr. Piprim Basarah Yanuarso, seorang konsultan jantung anak terkemuka, mengungkapkan bahwa dirinya telah dipecat oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kabar ini disampaikan melalui video yang diunggah di akun media sosialnya pada 15 Februari, di mana Piprim menjelaskan ketidaknyamanannya terkait situasi ini.
Dalam video tersebut, Piprim menyampaikan permintaan maaf kepada pasien dan mahasiswa yang ia dampingi selama ini. Ia juga mengungkapkan rasa duka atas pemecatannya dan menyatakan komitmennya untuk melanjutkan perjuangan di bidang kesehatan anak.
Peristiwa ini mengundang perhatian banyak pihak, terutama karena Piprim telah berkontribusi besar dalam dunia kedokteran anak di Indonesia. Dia dikenal sebagai sosok yang konsisten dalam memperjuangkan independensi profesi medis.
Bergulirnya Kasus Pemecatan Dr. Piprim Memicu Pro dan Kontra
Berita pemecatan Dr. Piprim memicu reaksi dari berbagai kalangan, terutama di kalangan profesional medis dan masyarakat umum. Beberapa orang menganggap pemecatan ini sebagai langkah yang sah, sementara yang lain berpandangan bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dan integritas. Dalam konteks ini, penting untuk memahami alasan di balik keputusan tersebut.
Dalam penjelasannya, Piprim menyebutkan bahwa pemecatan ini berkaitan dengan penolakannya untuk menerima posisi di bawah Kementerian Kesehatan. Hal ini mencerminkan sikapnya yang gigih dalam menjaga independensi kolegium ilmu kesehatan anak, yang diharapkan dapat berfungsi secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan.
Piprim juga menegaskan bahwa perjuangannya dalam mempertahankan independensi profesi ini adalah berdasarkan atas amanah kongres nasional. Ini menunjukkan bahwa ia merasa bertanggung jawab untuk mematuhi keputusan kolegial yang lebih besar daripada kepentingan pribadi atau jabatan.
Kronologi Pemecatan dan Proses Administratif yang Diambil
Proses pemecatan Dr. Piprim berlangsung cukup panjang dan melibatkan banyak langkah administratif. Sebelumnya, ia telah dimutasi dari RSUP Cipto Mangunkusumo ke RSUP Fatmawati, yang mana mutasi ini dipandang tidak transparan dan mendadak oleh Piprim. Ia bahkan mengajukan gugatan terhadap keputusan tersebut di pengadilan.
Setelah mutasi, Piprim tidak hadir selama 28 hari kerja, yang menjadi dasar keputusan pemecatan atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. Direktur Utama RSUP Fatmawati menegaskan bahwa tindakan ini diambil sebagai langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
Dokumentasi resmi yang beredar juga menyebutkan bahwa Piprim sebelumnya telah mendapatkan beberapa peringatan tertulis terkait ketidakhadirannya di tempat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Piprim memiliki latar belakang yang kuat di bidang medis, kepatuhan pada aturan administratif tetap menjadi fokus utama.
Respons Pihak RSUP Fatmawati dan Penilaian Terhadap Tindakan Piprim
Direktur Utama RSUP Fatmawati menegaskan bahwa pemecatan Piprim bukan langkah politik, melainkan keputusan berdasarkan pelanggaran disiplin yang jelas. Menurutnya, Piprim telah mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan ketidakhadirannya tetapi tidak mengambil langkah untuk memenuhi panggilan tersebut.
Pihak RSUP Fatmawati merasa bahwa keputusan yang diambil sudah terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini menunjukkan bahwa institusi memiliki komitmen untuk menegakkan aturan dan disiplin di dalam organisasi.
Wahyu Widodo, Direktur Utama RSUP Fatmawati, juga menekankan bahwa Piprim tidak menghadiri sejumlah panggilan untuk memberikan klarifikasi, yang menjadi pertimbangan tambahan bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan keterlibatan aktif adalah aspek penting dalam menghadapi proses administratif.