Kritik PDIP Terhadap Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Dewan Pimpinan Pusat menyampaikan kritik yang tegas terhadap usulan untuk menganugerahkan gelar pahlawan kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Pengusulan ini telah resmi diserahkan kepada Menteri Kebudayaan di Jakarta, dan menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan, terutama dari partai politik yang tidak mendukungnya.

Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, mengungkapkan rasa herannya terhadap usulan ini, mempertanyakan dasar-dasar kepantasan Soeharto untuk mendapatkan gelar pahlawan yang dimaksud. Menurutnya, banyak catatan sejarah yang menunjukkan tindakan Soeharto yang justru merugikan bangsa Indonesia.

“Bagaimana bisa seorang yang dianggap pahlawan itu juga melakukan pembunuhan terhadap jutaan orang yang tidak bersalah? Apa pantas gelar pahlawan disematkan kepada dia?” jelas Ribka saat dihubungi untuk memberikan tanggapannya.

Selain itu, Ribka juga mengungkapkan rasa pesimismenya terhadap keinginan pemerintah untuk mendengarkan penolakan publik. Poin ini semakin jelas ketika dia mencatat bahwa Presiden Prabowo Subianto sendiri masih menghadapi berbagai masalah terkait pelanggaran hak asasi manusia.

Dia mencatat, “Kelemahan bangsa Indonesia adalah kita sering lupa terhadap sejarah yang kelam.” Hal ini menambah kekhawatiran akan penerimaan publik terhadap usulan yang dipandang kontroversial ini.

Reaksi Berbagai Pihak Terhadap Usulan Gelar Pahlawan Soeharto

Politikus dari PDIP, Guntur Romli, juga menyampaikan rasa mirisnya atas usulan tersebut. Menurutnya, pengusulan Soeharto sebagai pahlawan seakan-akan ingin menukar posisi Soeharto dengan tokoh-tokoh lain seperti Gus Dur dan Marsinah. Padahal kedua tokoh ini justru dikenal karena perjuangan dan keberanian mereka menentang rezim Soeharto.

Guntur menekankan, “Kita tidak bisa hanya melihat satu sisi dari sejarah. Gus Dur dan Marsinah adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang merupakan ciri khas pemerintahan Soeharto.” Dia berpendapat, tanpa kejelasan seperti ini, pengusulan gelar pahlawan bagi Soeharto menjadi semakin tidak pantas.

Lebih lanjut, Guntur menjelaskan bahwa Soeharto adalah seorang mantan presiden yang digulingkan melalui gerakan Reformasi tahun 1998, yang pada saat itu memunculkan tuntutan terhadap praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keterlibatan Soeharto dalam pelanggaran hak asasi manusia menjadi catatan penting yang tidak bisa diabaikan.

Untuk itu, dia berargumen perlunya kejelasan dari pemerintah mengenai alasan di balik usulan ini. Mengacu pada sejarah yang ada, pengusulan Soeharto sebagai pahlawan justru mempertontonkan ketidakpahaman terhadap konteks sejarah dan kondisi social yang ada.

Fadli Zon, yang merupakan Ketua Dewan Gelar, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan sidang untuk membahas hasil pengusulan tersebut. Di dalam sidang ini termasuk 40 nama penting lainnya yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan.

Tentang Pengusulan Gelar Pahlawan dan Prosesnya

Dalam rapat yang akan digelar, Fadli Zon menyatakan pentingnya proses yang panjang, mulai dari kajian, diskusi, hingga seminar yang melibatkan berbagai lembaga dalam mempertimbangkan usulan ini. Tim Dewan Gelar berkomitmen untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai kesesuaian setiap nama yang diusulkan sebagai pahlawan.

“Hasil dari sidang ini tentunya akan kami sampaikan kepada Presiden,” jelas Fadli. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengusulan gelar pahlawan tidak sembarangan, meskipun demikian, banyak pihak yang meragukan relevansinya dalam konteks seperti ini.

Selain Soeharto, beberapa nama lain juga masuk dalam daftar usulan, seperti ulama asal Bangkalan, Syaikhona Muhammad Kholil, dan tokoh lain yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa. Mereka semua dijadikan nama alternatif yang juga patut dipertimbangkan untuk anugerah gelar pahlawan.

Nama-nama ini tentu terkait dengan perjuangan di masa lalu, dan sama sekali tidak berada dalam konteks yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Mereka yang diusulkan dikenal karena keberanian serta dedikasinya dalam melawan berbagai bentuk penindasan.

Pentingnya Mempertimbangkan Sejarah dalam Anugerah Gelar Pahlawan

Pemberian gelar pahlawan bukanlah hal sepele, melainkan sebuah cara untuk menghormati mereka yang telah berjuang untuk kemajuan bangsa. Seharusnya, penilaian terhadap sosok yang akan dianugerahi gelar tersebut mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka untuk masyarakat luas.

Sejarah mencatat berbagai kebijakan yang diambil Soeharto selama masa kepemimpinannya, dan banyak diantaranya menimbulkan kritik tajam dari berbagai kalangan. Penentangan terhadap program-program yang dianggap merugikan rakyat sangatlah banyak dan mencerminkan adanya kesenjangan sosial yang besar di era tersebut.

Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa gelar pahlawan seharusnya diberikan kepada mereka yang layak menghormati nilai-nilai perjuangan dan keadilan. Mengagungkan seseorang yang dikaitkan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dapat menimbulkan polemik lebih jauh dan merusak integritas gelar pahlawan itu sendiri.

Akhirnya, di saat berbagai pro dan kontra muncul dari usulan ini, masyarakat diharapkan dapat menjalani proses diskusi yang sehat. Hanya dengan cara ini, kita bisa mengenali siapa yang benar-benar pantas menyandang gelar pahlawan dan menjaga nilai-nilai luhur di dalamnya.