Desakan untuk mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat kini semakin menguat. Tidak hanya dari kalangan aktivis pendidikan, kesehatan, hak anak, tetapi juga dari para pelajar yang merasakan dampak langsung dari program ini.
Ketidakpuasan terhadap program MBG muncul seiring dengan meningkatnya kasus keracunan makanan di kalangan siswa. Baru-baru ini, para pelajar di Jawa Barat mengajukan permohonan kepada DPRD setempat untuk menanggapi permasalahan ini.
Jaringan siswa yang dikenal dengan nama Poros Pelajar Jabar, yang terdiri dari berbagai organisasi pelajar di provinsi tersebut, telah menyampaikan suara mereka secara resmi. Mereka memberikan naskah akademik evaluasi program MBG kepada DPRD Jabar akhir September lalu.
Pelajar Menjadi Suara Penting di Tengah Isu Kesehatan
Suara pelajar di Jawa Barat semakin lantang dengan adanya keracunan massal yang dialami oleh banyak siswa. Dalam naskah akademik yang diserahkan, mereka menyoroti ketidakpuasan ini dan harapan akan perubahan yang lebih baik.
Perwakilan Poros Pelajar, Khazimi, menyatakan bahwa program MBG ditujukan untuk pelajar. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi. Kualitas program ini sangat penting bagi kesehatan dan pendidikan mereka.
Selama pertemuan dengan anggota DPRD Jabar, para pelajar menekankan bahwa evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan. Mereka meminta agar suara mereka diterima dan dianggap sebagai bagian dari proses pembangunan daerah yang inklusif.
Data Korban yang Mendorong Evaluasi Program
Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 2.080 siswa telah menjadi korban keracunan makanan di beberapa daerah. Kasus ini mencakup Kabupaten Bandung Barat, Garut, Cianjur, dan Tasikmalaya, menciptakan kekhawatiran yang mendalam di kalangan orang tua dan masyarakat.
Beberapa kasus terbaru terjadi di Desa Luragung, Kuningan, dengan jumlah korban yang mencapai puluhan. Sudah sepantasnya pihak berwenang segera menindaklanjuti temuan ini agar kejadian serupa tidak terulang.
Perwakilan pelajar menekankan bahwa masalah ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat perlu berperan aktif dalam pemantauan dan pelaksanaan program yang menyangkut hak asasi anak.
Rekomendasi untuk Meningkatkan Keamanan Makanan Pelajar
Melalui naskah akademik yang diajukan, Poros Pelajar memberikan empat rekomendasi strategis untuk perbaikan program MBG. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan aman bagi pelajar.
Rekomendasi pertama adalah penguatan dasar hukum program. Pemerintah diharapkan untuk menetapkan regulasi yang jelas dan akuntabel agar koordinasi antar lembaga bisa berjalan dengan baik.
Rekomendasi kedua berkaitan dengan desentralisasi pengelolaan program. Hal ini termasuk pemberian kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pemilihan dan pengadaan bahan makanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
Ketiga, mereka meminta agar dibentuk komite pengawas independen. Komite ini diharapkan dapat melibatkan berbagai elemen sosial untuk melakukan pemantauan yang transparan dan objektif terhadap program.
Terakhir, mendorong reformasi kemitraan ekonomi lokal agar pelaku usaha kecil dapat berperan lebih dalam penyediaan makanan. Ini mencakup sistem pembayaran yang lebih baik serta pelatihan teknis untuk meningkatkan kualitas.