Kebutuhan akan layanan kesehatan jiwa di Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan. Namun, ironisnya, jumlah tenaga psikolog klinis yang tersedia masih jauh dari cukup untuk memenuhi permintaan tersebut.
Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia menyoroti permasalahan ini dalam acara penting mereka, yaitu Kongres V tahun 2025. Acara ini bukan hanya sekedar memilih pengurus baru, tetapi juga merupakan upaya untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat akan layanan kesehatan mental yang lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal IPK Indonesia, Wahyu Nhira Utami, M.Psi., Psikolog, menyampaikan bahwa kongres ini memiliki dampak yang lebih luas. Fokus utama mereka adalah memastikan bahwa semua regulasi dan kode etik yang ada tetap relevan dengan kebutuhan saat ini.
Peran Penting Psikolog Klinis dalam Kesehatan Masyarakat
Peran psikolog klinis kini menjadi semakin penting, terutama setelah terbitnya regulasi baru. Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 menggarisbawahi pentingnya keberadaan psikolog klinis di fasilitas kesehatan primer, seperti puskesmas.
Regulasi tersebut menetapkan psikolog klinis sebagai tenaga kesehatan yang esensial, wajib ada di setiap puskesmas. Namun, kenyataannya, jumlah psikolog klinis yang terdata saat ini masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Jumlah puskesmas di Indonesia mencapai lebih dari 10 ribu, sedangkan psikolog klinis yang terdaftar hanya sekitar 4 ribu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun puskesmas yang dapat memenuhi kebutuhan psikologis masyarakat secara optimal.
Kendala dalam Penyediaan Tenaga Psikolog Klinis
Kesenjangan antara jumlah puskesmas dan tenaga psikolog klinis menjadi tantangan besar. Banyak faktor yang menyebabkan kurangnya jumlah tenaga psikolog di lapangan, salah satunya adalah rendahnya minat untuk pendidikan psikologi klinis.
Selain itu, distribusi lulusan psikolog klinis yang tidak merata ke seluruh wilayah juga mengakibatkan ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan jiwa. IPK Indonesia berkomitmen untuk mencari solusi atas masalah ini demi tercapainya pemerataan layanan sehat.
Organisasi ini mengusulkan perlunya percepatan produksi lulusan psikolog klinis serta perluasan jangkauan layanan. Kesadaran akan kesehatan mental harus diutamakan agar semua lapisan masyarakat mendapatkan layanan yang memadai.
Urgensi Peraturan Baru dan Implementasinya
Selain permasalahan jumlah tenaga, implementasi dari regulasi tersebut juga perlu diperhatikan. Tanpa adanya dukungan yang kuat untuk merealisasikan regulasi, tujuan untuk memperbaiki layanan kesehatan jiwa di Indonesia akan sulit dicapai.
Sistem pendidikan juga harus diubah agar bisa menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai. Kurikulum yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan lapangan sangat diperlukan agar lulusan benar-benar siap untuk terjun ke dunia nyata.
Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi psikolog yang sudah ada juga harus ditingkatkan. Dengan demikian, mereka akan selalu update dengan perkembangan terkini dalam bidang psikologi klinis.